Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia
Indonesian Quality Management Association
Indonesian Quality Management Association
Indonesia, yang berusaha melepaskan diri dari ketergantungan terhadap ekspor minyak, perlu merangsang pertumbuhan ekspor non-migas. Penanganan terhadap pengendalian mutu perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan lebih sistematis agar produknya dapat bersaing di pasar internasional. Peningkatan ekspor non-migas akan menambah laju pertumbuhan perekonomian, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini tidak lepas dari pengamatan para praktisi yang pernah belajar tentang pengendalian mutu.
Beberapa praktisi kemudian membentuk Quality Control Club yang kegiatannya dimulai pada bulan Juni 1984. Mengingat minat masyarakat yang semakin besar terhadap masalah pengendalian mutu, kegiatan QC Club perlu diperluas dan wadahnya diperbesar. Maka pada tanggal 1 Maret 1985 didirikan Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia (Indonesian Quality Management Association)yang berpusat di Jakarta. PMMI merupakan suatu wadah yang bersifat nasional dan bertujuan mengembangkan konsep TQM (Total Quality Management) atau Pengendalian Mutu Terpadu sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1985 organisasi PMMI dikukuhkan oleh Bapak Menaker Sudomo dan Bapak Menperin Ir. Hartarto dalam suatu upacara yang dihadiri oleh seluruh pengurus dan sekitar 100 anggota PMMI. Dan pada Tahun 1991, Presiden RI mencanangkan Bulan Mutu, Standarisasi dan Produktivitas Nasional, dimana Bulan Standarisasi diterima oleh Bapak Habibie selaku ketua DSN pada saat itu, dan Bulan Produktivitas diterima oleh Bapak Cosmas Batubara sekalu Menteri Tenaga Kerja pada saat itu, dan PMMI resmi ditunjuk sebagai badan penyelenggara Bulan Mutu, diterima oleh Bapak Sudomo selaku chairman PMMI pada saat itu.
PMMI mengemban beberapa misi, yaitu :
Dari pelaksanaan misi tersebut ada beberapa sasaran yang diharapkan akan tercapai, yaitu :
The board that oversees the university system in the US state of Georgia has added Cambridge English exams to its list of approved English language proficiency exams.
The approval from the Board of Regents of the University System of Georgia means that the 30 institutions it governs can now accept the exams when assessing the English language proficiency of international applicants for undergraduate courses. Cambridge English: First (FCE), Advanced (CAE) and Proficiency (CPE) have all been approved and have been added to the board’s Academic and Student Affairs handbook. IELTS*, which is produced by Cambridge English, was already included on the approved list.
Following the approval, institutions in Georgia have already added one or more of the exams to their own list of accepted tests. This includes the University of West Georgia, College of Coastal Georgia, Kennesaw State University and East Georgia State College. The exams are also accepted by many other universities and colleges across the United States, and beyond. Cambridge English exams are recognised by more than 20,000 organisations and institutions globally.
Cambridge English: First, Advanced and Proficiency are in-depth and level-based exams which can help educational institutions to be confident of an applicant’s English ability. The exams can also help institutions to widen their pool of prospective international students as they available in our global network of test centres in more than 100 countries, and there are regular test dates throughout the year for students.
Salam Mutu! Selamat kepada Pak Idaris D. Simorangkir yang telah dianugerahi Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award dari The Marquis Who's Who Publications Board.
Pelaku bisnis maupun organisasi pemerintahan harus memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dan keamanan atas keutuhan aset-aset usaha/organisasinya. Manajemen keamanan dan keselamatan kerja ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat ganda: mengurangi risiko, keunggulan kompetitif (melalui demonstrasi komitmen terhadap kesehatan dan keselamatan kerja), peningkatan kinerja (melalui peningkatan efisiensi operasional melalui manajemen pengurangan kecelakaan dan mengurangi downtime), dan mengurangi biaya (melalui pengurangan premi asuransi dan denda pelanggaran undang-undang).
Manfaat tersebut dapat dicapai melalui adanya kesadaran dan kompetensi, pelatihan, komunikasi, kesiapsiagaan dan tanggap darurat.
Pengelolaan risiko adalah kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait dengan risiko. Setiap kejadian, besar atau kecil, bencana alam, kecelakaan atau kesengajaan memiliki potensi untuk menyebabkan gangguan besar bagi operasional organisasi dan kemampuannya untuk tetap mampu memberikan produk dan layanannya. Manajemen risiko dan pengelolaan keberlangsungan bisnis diperlukan untuk mempersiapkan organisasi mampu menangani gangguan insiden yang mungkin mencegahnya mencapai tujuan.
Sistem manajemen mutu/kualitas sebaiknya dibangun apabila suatu perusahaan/bisnis perlu menunjukkan kemampuannya dalam menyediakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistem yang efektif, termasuk proses perbaikan berkesinambungan dan jaminan kesesuaian dengan kebutuhan/harapan pelanggan serta persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku.
Diperlukan pendekatan proses yang terintegrasi untuk secara efektif memberikan layanan penyelenggaraan TI dalam suatu tata kelola TI yang baik dan benar (IT Governance) untuk memenuhi kebutuhan bisnis maupun pelanggan. Pengelolaan teknologi informasi dalam suatu sistem manajemen TI dimaksudkan agar pelaku bisnis maupun pemerintahan dapat mengurangi paparan risiko operasional, memenuhi persyaratan kontrak, dan mampu menunjukkan kualitas layanan yang baik.
Manajemen lingkungan terkait oleh berbagai pelaku bisnis yang saat ini semakin meningkatkan kepedulian terhadap pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan yang baik melalui pengendalian dampak lingkungan yang terkait dengan kegiatan, produk dan jasa yang dihasilkan pebisnis tersebut, konsisten dengan kebijakan dan tujuan lingkungan mereka. Hal tersebut dilaksanakan dalam konteks semakin ketatnya peraturan perundang-undangan, pengembangan kebijakan ekonomi dan perangkat lain yang mendorong perlindungan lingkungan; dan meningkatnya kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
Perhimpunan Manajemen Mutu Indonesia
